JogjaEkspress.Com | JSCgroupmedia ~ Anggaran ketahanan pangan dipatok menjadi Rp164,4 triliun pada 2026 mendatang. Angka ini melonjak dari APBN 205 yang hanya Rp139.4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci anggaran tersebut antara lain untuk penguatan produksi Rp114,1 triliun yang akan digunakan untuk subsidi pupuk 9,62 juta ton sebesar Rp46,9 triliun, cetak sawah baru dan optimasi 550 ribu hektare lahan sebesar Rp19,7 triliun.
“Kemudian pengembangan kawasan padi 2,1 juta hektar, bantuan benih, indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkapan ikan 70 unit,” kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Sementara untuk distribusi dan cadangan pangan dipatok sebesar Rp29,9 triliun di antaranya untuk jalan usaha tani 103 Km, Sarpras di Pelabuhan Perikanan, dan program cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 juta ton sebesar Rp22,7 triliun.
Bukan hanya itu, terdapat anggaran konsumsi sebesar Rp6,4 triliun yang diperuntukkan untuk bantuan kerawanan pangan 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebesar Rp 5,8 triliun.
Sri Mulyani Jangan Ambil Syariat Islam Secara Prasmanan
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pembayaran pajak sama halnya dengan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk zakat dan wakaf dalam syariat Islam, dikritik keras oleh pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi.
Gus Hilmi mengingatkan Sri Mulyani tak boleh asal-asalan memakai syariat Islam terkait kewajiban pembayaran pajak bagi setiap warga negara.
Sebelumnya, dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu 13 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa membayar pajak memiliki esensi yang sama dengan menunaikan zakat dan wakaf bagi umat Muslim yang mampu. Menurutnya, ketiganya berfungsi sebagai instrumen untuk menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan.
Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, khususnya untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga subsidi di sektor pendidikan dan pertanian. | JogjaEkspress.Com | RMOL | *** |
1 Comment
oke